Reformasi intelijen Indonesia masih memerlukan langkah konkret untuk meningkatkan tata kelolanya. Menurut Kepala Laboratorium Ilmu Politik Universitas Bakrie, Yudha Kurniawan, harus ada fokus yang lebih besar pada pengawasan dan manajemen sumber daya manusia.
Dalam sebuah diskusi terbaru tentang Reformasi dan Tata Kelola Intelijen, Yudha Kurniawan menekankan bahwa Reformasi Intelijen Indonesia masih menghadapi tantangan besar. Salah satu aspek yang perlu diperbaiki adalah sistem pengawasan yang saat ini masih bersifat politis.
Reformasi Intelijen Indonesia memerlukan pengawasan yang lebih akuntabel dan transparan. Model pengawasan yang baru harus lebih efektif dan menjaga prinsip-prinsip demokrasi.
Dalam upaya memastikan pengawasan yang efektif, tim pengawas intelijen harus diberikan kewenangan lebih dalam melakukan penyelidikan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme dan efektivitas intelijen nasional dalam menghadapi tantangan global.
Perkembangan kelembagaan intelijen di Indonesia juga telah mengalami perubahan signifikan. Badan Intelijen Negara (BIN) semakin akademis dan adaptif terhadap dinamika lingkungan strategis yang semakin kompleks.
Dari diskusi tersebut, bisa disimpulkan bahwa Reformasi Intelijen Indonesia perlu menitikberatkan pada akuntabilitas pengawasan dan pengelolaan sumber daya manusia. Tanpa perbaikan di dua aspek ini, intelijen nasional tidak akan mampu mengikuti dinamika global yang cepat. Reormasi Intelijen Indonesia.
Sumber: Reformasi Intelijen Indonesia: Dua Tantangan Besar Dalam Tata Kelola Yang Perlu Diperhatikan
Sumber: Akademisi Ungkap 2 Tantangan Tata Kelola Intelejen Di Indonesia
