Bupati Masinton Soroti Maraknya Illegal Fishing

Bupati Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Masinton Pasaribu, menyuarakan kekhawatiran terkait revisi undang-undang yang dianggapnya merampas kewenangan otonomi daerah, khususnya di tingkat kabupaten dan kota. Perubahan ini dinilai berdampak pada kemampuan daerah dalam mengelola wilayah laut dan menangani masalah nelayan lokal. Salah satu dampak langsung dari hilangnya kewenangan ini adalah ketika nelayan tradisional mengalami kendala dalam menghadapi praktik illegal fishing. Daerah yang sebelumnya memiliki wewenang penindakan di perairan sekarang hanya bisa menjadi penonton. Contohnya adalah modifikasi alat dan metode yang dilakukan para pelaku illegal fishing untuk menghindari pengawasan. Pemerintah kabupaten hanya bisa mengoordinasikan permasalahan tersebut kepada instansi yang berwenang seperti dinas kelautan provinsi atau aparat pusat. Fenomena ini menjadi topik dialog dalam Program Nation Hub CNBC Indonesia antara Dina Gurning dan Bupati Tapanuli Tengah Sumatera Utara Masinton Pasaribu pada Jumat.

Source link