Perbincangan mengenai kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto akhir-akhir ini semakin sering terdengar di berbagai ruang diskusi publik. Mulai dari perjalanan bilateral, keterlibatan dalam konferensi internasional, hingga pertemuan dengan kepala negara lain, semua mendapat sorotan luas di media.
Respons masyarakat terhadap aktivitas tersebut ternyata terbagi. Tidak sedikit netizen yang mempertanyakan frekuensi perjalanan presiden ke luar negeri. “Apa urgensinya?” atau “Apa hasil nyatanya untuk Indonesia?” adalah pertanyaan yang berulang di kolom komentar media sosial.
Namun, keraguan publik terhadap manfaat diplomasi bukanlah sesuatu yang asing. Dibanding pembangunan fisik seperti jalan atau program bantuan, proses diplomasi sering kali dinilai ‘tak terlihat’ hasil instannya.
Padahal, di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian, peran diplomasi justru makin vital untuk mengamankan kepentingan nasional Indonesia.
Hampir dua tahun pemerintahan berjalan, aktivitas kunjungan internasional Presiden Prabowo kian intens sekaligus menjadi sinyal bahwa Indonesia ingin mengambil porsi lebih aktif dalam urusan dunia.
Situasi ini juga mengemuka dalam diskusi IR Youth Talks yang digelar Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia di Universitas Indonesia, Depok.
Anggy Pasaribu, seorang jurnalis sekaligus inisiator Story of Anggy yang menjadi moderator saat diskusi, menggarisbawahi adanya kesenjangan antara kerja diplomasi pemerintah dengan pemahaman masyarakat luas. Tidak sedikit yang melihat Indonesia lebih menonjol secara internasional, tapi belum mengerti apa manfaat praksisnya bagi rakyat.
Menurut Anggy, realitas global memang sangat menekan. Rivalitas antara Amerika Serikat dan Tiongkok kian tajam, konflik Rusia-Ukraina belum tuntas, dan situasi di Timur Tengah semakin getir—semuanya berdampak pada ekonomi global.
Imbas dari dinamika global itu bisa langsung menyentuh kehidupan masyarakat. Harga barang kebutuhan, ketersediaan energi, lapangan kerja, dan stabilitas ekonomi nasional sering kali ditentukan oleh kondisi di luar negeri.
Berkaitan dengan itu, Brigjen TNI Aloysius Nugroho Santoso dari Lemhannas menyebutkan, dalam situasi struktur geopolitik dunia yang makin terfragmentasi, Indonesia kian perlu proaktif membangun relasi multi-fihak agar tidak terjebak dalam pusaran konflik besar.
Indonesia tetap berpegang pada asas politik luar negeri bebas aktif, namun dalam praktiknya solusi yang ditempuh semakin luwes menyesuaikan perkembangan dunia.
Dalam kajian hubungan internasional, pendekatan seperti ini dikenal sebagai hedging—memelihara hubungan dengan banyak kekuatan tanpa sepenuhnya memilih kubu manapun.
Sementara itu, Broto Wardoyo dari Departemen Hubungan Internasional UI menambahkan, strategi Indonesia kini berkembang ke model resilience-based hedging. Bukan sekadar menjaga fleksibilitas di tataran global, tetapi juga memperkuat ketahanan internal agar Indonesia tidak mudah goyah oleh dinamika luar negeri.
Keikutsertaan Indonesia di forum seperti G20, ASEAN, atau BRICS sebenarnya bukan hanya tampil di panggung dunia secara simbolis, tetapi menjadi langkah strategis untuk memastikan ruang manuver Indonesia tetap terbuka di tengah persaingan global yang makin sengit.
Namun, Broto menegaskan, strategi ini jarang tertuang secara utuh di hadapan masyarakat. Di media, seringkali hanya nampak gambar pertemuan atau potongan seremoni tanpa ada penjelasan mendalam tentang tujuan diplomatik yang ingin dicapai.
Akhirnya, publik cenderung melihat aktivitas diplomasi sebatas rutinitas seremonial saja.
Anggy Pasaribu menilai bahwa masalah utama justru terletak pada komunikasi strategis. Strategi diplomasi sering tidak menembus ke level masyarakat umum karena dilingkupi bahasa elit dan istilah teknokratis.
Dengan arus informasi yang cepat di era digital, narasi sederhana namun emosional kerap mengalahkan penjelasan yang faktual namun rumit. Narasi kebijakan luar negeri pun sebaiknya dijadikan bagian utama dari proses diplomasi, bukan hanya pelengkap.
Pemerintah perlu menghadirkan juru bicara yang sanggup menjelaskan langkah strategis secara jelas dan relevan terhadap kebutuhan masyarakat. Dampak diplomasi—apakah pada ekonomi nasional, investasi, keamanan, atau kehidupan sehari-hari—patut dikomunikasikan secara konsisten dan mudah dipahami.
Hal serupa juga penting di dunia maya. Meski aktivitas diplomasi banyak dipublikasikan, konten yang dihasilkan perlu bersifat edukatif, bukan sekadar mengandalkan viralitas atau pertahanan narasi secara defensif.
Tantangan paling besar diplomasi Indonesia hari ini bukan sekadar membangun relasi dengan luar negeri, namun membuat masyarakat sendiri paham urgensinya. Diplomasi tidak hanya hak milik elite, melainkan juga perlu dimiliki dan dimengerti oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia.
Sumber: Diplomasi Indonesia Era Prabowo Perlu Lebih Dekat Dengan Publik
Sumber: Diplomasi Indonesia Di Era Prabowo, Perlunya Membentuk Pemahaman Publik
