Laos dilanda krisis setelah kesulitan membayar utang dari Negeri Panda. Hal ini tidak terjadi dalam semalam, tetapi merupakan akumulasi yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini pun meningkatkan kekhawatiran mengenai kewajiban negara kecil ini terhadap kreditor terbesarnya tersebut. China menjadi investor asing terbesar di Laos pada akhir tahun 2013 dan sejak itu, pengaruhnya terus meroket.
Mayoritas utang publik Laos berasal dari Beijing karena kesepakatan infrastruktur di bawah Inisiatif Sabuk dan Jalan (BRI) China. Laos meminjam miliaran dolar dari pemerintahan Presiden Xi Jinping untuk membiayai jalur kereta api, jalan raya, dan bendungan pembangkit listrik tenaga air, sehingga menghabiskan cadangan devisa negara tersebut.
Dikombinasikan dengan kenaikan harga pangan dan bahan bakar di seluruh dunia, ditambah krisis mata uang – kip Laos telah terdepresiasi hingga mencapai rekor terendah terhadap dolar AS, sehingga memicu melonjaknya inflasi. Negara ini dikhawatirkan akan berada di ambang kehancuran ekonomi jika krisis ekonomi tidak terkendali.
Sebagai tanggapannya, pemerintah telah menerapkan beberapa langkah stabilitas, termasuk kenaikan suku bunga, penerbitan obligasi, dan kerja sama dengan Bank Pembangunan Asia dalam praktik pengelolaan utang. Namun tanpa kesepakatan pengurangan utang yang jelas dengan China, kesulitan keuangan Laos kemungkinan besar tidak akan mereda.
Bantuan yang diberikan China kepada Laos juga hanya bersifat jangka pendek, dan kemungkinan besar tidak akan bertahan lama. Adapun hubungan China-Laos yang kuat membantu posisi Beijing di Asia Tenggara seiring dengan meningkatnya pengaruh Washington di Indo-Pasifik. Ikatan sosialis yang sama antara China dan Laos adalah faktor lainnya.
Beberapa laporan media telah memperingatkan akan adanya apa yang disebut jebakan utang – sebuah skenario di mana Beijing akan menyita aset-aset infrastruktur yang berharga di Laos – jika negara tersebut mengalami gagal bayar atau tidak mampu membayar tepat waktu. Kekhawatiran meningkat setelah perusahaan energi milik negara Électricité du Laos, yang menyumbang sekitar 37% utang luar negeri Laos, menandatangani perjanjian konsesi 25 tahun dengan China Southern Power Grid pada tahun 2021. Kesepakatan tersebut memberi BUMN China kepemilikan mayoritas dan hak untuk mengekspor listrik Laos ke luar negeri.
Pada akhirnya, Laos harus melakukan diversifikasi investasi asing, namun mengingat gejolak ekonomi yang terjadi, hal ini akan sulit dicapai tanpa kesepakatan restrukturisasi utang.
