Perdebatan seputar kondisi desa di Indonesia kembali mencuat setelah terbitnya dua laporan penting pemerintah yang tampak mengabarkan hal berbeda. Statistik Potensi Desa (Podes) 2025 dari Badan Pusat Statistik menginformasikan adanya perbaikan kapasitas serta pembangunan fisik desa, terutama dari segi infrastruktur yang terus diperkuat. Sementara itu, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melalui KepMendes PDTT No. 343 Tahun 2025 melaporkan jumlah desa maju dan mandiri yang semakin meningkat signifikan.
Walau sekilas memberikan impresi kemajuan, jika dianalisis lebih dalam, kedua laporan itu justru menyoroti masalah yang sama: kemajuan administrasi ternyata tidak paralel dengan perbaikan struktur ekonomi desa.
Realita di lapangan memperlihatkan bahwa meski status desa secara formal makin naik, aspek ekonomi seperti produktivitas dan kesejahteraan belum sepenuhnya bergerak ke tahap yang lebih seimbang. Saat ini, sekitar 84 ribu wilayah setingkat desa tercatat di Podes 2025, sekitar 75 ribu di antaranya berstatus desa penuh. Dari total tersebut, lebih dari 20 ribu telah mandiri dan 23 ribu lebih telah maju, sementara sekitar 21 ribu masih berkembang, dengan sisanya tertinggal bahkan sangat tertinggal.
Pergeseran status desa sebagian besar didorong oleh pembangunan infrastruktur dan distribusi dana desa selama dekade terakhir, sehingga lebih dari separuh desa telah keluar dari kondisi pembangunan dasar. Namun, penguatan ekonomi desa masih berjalan tertatih. Sumber utama penghidupan di desa masih berpusat pada sektor pertanian, dengan lebih dari 67 ribu desa yang warganya bergantung pada sektor tersebut.
Polarisasi ekonomi antar wilayah semakin jelas jika diketahui bahwa banyak desa hanya mampu memproduksi komoditas mentah bernilai tambah minim. Sebenarnya, lebih dari 25 ribu desa telah memiliki produk unggulan, namun penguatan konektivitas ke pasar yang lebih luas masih belum optimal.
Perkembangan lain seperti pembiayaan dan konektivitas telekomunikasi memang mulai terasa. Sebanyak 63 ribu desa lebih sudah ada warganya yang memanfaatkan KUR, dan banyak desa telah tersambung jaringan komunikasi. Namun disparitas tetap ada, terutama di daerah terpencil dengan akses yang belum merata.
Sementara itu, jurang antara desa dan kota semakin nyata dalam angka kemiskinan: 11 persen warga desa berada dalam garis kemiskinan, hampir dua kali lebih banyak dari wilayah kota. Selain lebih tinggi, tingkat keparahan kemiskinan di desa juga menandakan kerentanan ekonomi yang belum terpecahkan. Kota menghasilkan nilai ekonomi jauh lebih tinggi, sementara desa cenderung merata tapi masih rendah kesejahteraannya.
Dengan situasi ini, tantangan utama bukan sekadar menambah fisik atau infrastruktur, melainkan mereformasi struktur ekonomi desa agar lebih produktif dan terintegrasi. Salah satu upaya yang makin mendapat perhatian adalah penguatan koperasi desa.
Koperasi sangat potensial sebagai solusi untuk mengatasi fragmentasi ekonomi di desa. Menurut laporan World Bank tahun 2006, koperasi di negara berkembang mampu memperluas akses pembiayaan dan layanan ekonomi karena sifatnya yang dimiliki, dimanfaatkan, dan dikelola lokal. Koperasi juga menumbuhkan solidaritas ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah, sesuai dengan karakter desa-desa di Indonesia.
Kehadiran koperasi juga terbukti mampu meningkatkan posisi tawar petani di pasar, membuka akses lebih luas ke teknologi, dan memperbaiki koordinasi dari hulu ke hilir melalui pola partisipatif. Dalam kaitan itu, Koperasi Desa Merah Putih saat ini didorong sebagai bagian kebijakan kunci untuk membenahi ekonomi desa yang terfragmentasi. Koperasi menjadi titik temu pelaku usaha desa yang kecil dan menyebar, sehingga produksi desa dapat terkonsolidasi menembus pasar nasional bahkan internasional.
Namun sukses tidaknya koperasi ini sangat dipengaruhi desain kebijakan. Penelitian CELIOS mengenai Koperasi Merah Putih mengingatkan risiko baru jika pendekatan hanya top-down tanpa mengindahkan kebutuhan spesifik masing-masing desa. Kapasitas pelaku usaha serta kelembagaan ekonomi desa memang masih lemah, sehingga intervensi tetap perlu, namun harus berbasis pada kebutuhan nyata di setiap desa.
Kebijakan yang relevan juga mesti didukung oleh kecepatan dalam implementasi. Pemerintah sendiri tegas meminta percepatan agar program koperasi bisa mulai berjalan paling lambat Agustus tahun depan. Penunjukan TNI sebagai pelaksana di lapangan menunjukkan strategi baru: personel militer dianggap mampu mempercepat adaptasi dan distribusi program sampai ke desa-desa karena memiliki jaringan dan pengalaman pembangunan wilayah.
Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, telah menegaskan dalam podcast Kompas TV bahwa pendampingan TNI selain mempercepat waktu juga menekan biaya implementasi. Pemerintah ingin Koperasi Merah Putih benar-benar operasional di Agustus 2026 dan mendukung sinergi lintas sektor.
Tetap saja, percepatan tidak boleh mengabaikan kebutuhan koordinasi solid antar instansi. Instruksi Presiden tentang Koperasi Merah Putih menjadi pijakan awal. Jika koordinasi tidak dijaga, percepatan justru dapat menjadi bumerang dan memperbesar masalah yang telah ada. Sebaliknya, dengan desain yang benar, partisipatif, sesuai kebutuhan lokal, dan terintegrasi di ekosistem ekonomi desa, koperasi bisa menjadi motor pengurang ketimpangan struktural desa-kota dan mendorong kebangkitan ekonomi desa Indonesia.
Sumber: Koperasi Desa Merah Putih Dinilai Penting Perkuat Ekonomi Desa Di Tengah Kenaikan Status Mandiri
Sumber: Desa Makin Mandiri Di Data, Tapi Ketergantungan Ekonomi Masih Tantangan: Saatnya Koperasi Dipercepat
