Strategi RI Bangun Benteng Hadapi Krisis Energi

by -70 Views

Indonesia dinilai memiliki salah satu perlindungan paling kuat terhadap guncangan harga minyak dan gas global. Dalam laporan Pandora’s Bog: The Global Energy Shock of 2026, Indonesia menempati peringkat kedua dalam ukuran total protection factor, hanya berada di bawah Afrika Selatan.

Posisi tersebut ditopang oleh kombinasi sumber energi domestik, kebijakan subsidi, serta sejumlah instrumen pemerintah untuk menahan agar lonjakan harga energi dunia tidak langsung membebani masyarakat. Meski demikian, laporan itu menempatkan Indonesia sebagai negara yang relatif paling terlindungi, bukan berarti sepenuhnya terbebas dari risiko krisis energi.

APBN dan energi domestik menjadi bantalan

Pemerintah menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai shock absorber ketika harga minyak dunia meningkat. Melalui kebijakan tersebut, kenaikan harga energi global tidak serta-merta diteruskan kepada konsumen dalam bentuk kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Sampai saat ini, pemerintah belum menaikkan harga BBM bersubsidi, termasuk Pertalite dan solar. Subsidi BBM dan listrik menjadi salah satu instrumen intervensi yang tersedia untuk meredam dampak gejolak harga energi. Pemerintah juga menerapkan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) batu bara agar pasokan untuk kebutuhan dalam negeri tetap terjaga.

Ketersediaan sumber energi di dalam negeri menjadi bantalan penting lainnya. Dalam bauran energi primer Indonesia, batu bara masih mendominasi dengan porsi 40,37 persen. Setelah itu, minyak bumi menyumbang 28,82 persen, gas alam 16,17 persen, dan energi baru terbarukan (EBT) sebesar 14,65 persen.

Keputusan untuk tidak langsung menaikkan harga BBM subsidi saat harga minyak dunia melonjak disebut menjadi salah satu peredam utama. Kebijakan itu membuat perubahan harga di pasar global tidak secara langsung dirasakan oleh konsumen domestik.

Diversifikasi pasokan dan bahan bakar

Selain menahan dampak harga melalui kebijakan fiskal, Pertamina juga melakukan diversifikasi sumber impor minyak mentah. Pasokan tidak hanya dicari dari kawasan Timur Tengah, tetapi juga dari Amerika Serikat dan wilayah lainnya.

Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Lingkungan Hashim Djojohadikusumo sebelumnya menyatakan Indonesia memperoleh komitmen pasokan 150 juta barel minyak mentah dari Rusia dengan harga khusus. Menurut Hashim, komitmen itu merupakan hasil kunjungan Presiden Prabowo Subianto kepada Presiden Rusia Vladimir Putin di Istana Kremlin, Moskwa, pada Senin (13/4/2026).

“Indonesia sekarang sudah ada komitmen dari pemerintah Rusia, 150 juta barel kita bisa simpan di Indonesia untuk menghadapi masalah-masalah gejolak ekonomi,” ujar Hashim dalam acara Economic Briefing 2026 di Menara Patra Jasa, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Pemerintah juga mempercepat penggunaan bahan bakar berbasis sumber daya domestik untuk mengurangi ketergantungan pada energi impor. Salah satunya melalui program B40, yakni pencampuran biodiesel berbasis minyak sawit ke dalam solar.

Pengembangan biodiesel membuat sebagian kebutuhan solar dapat dipenuhi dari bahan baku dalam negeri sehingga kebutuhan impor diesel bisa ditekan. PT Pertamina Patra Niaga menargetkan solar dengan campuran biodiesel 50 persen atau B50 tersedia di seluruh SPBU pada September 2026. Sejak implementasinya dimulai pada 1 Juli 2026, sebanyak 82 persen SPBU Pertamina telah menyalurkan B50.

Source link