Pecat Presiden: Terobosan Pemulihan Pasca-Rezim Lama

Parlemen Hungaria Menggulingkan Presiden: Menyapu Bersih Tatanan Lama

Jakarta, CNBC Indonesia – Parlemen Hungaria baru-baru ini secara resmi menyetujui perubahan konstitusi yang mengarah pada pemecatan Presiden Tamas Sulyok dari jabatannya. Keputusan kontroversial ini menjadi langkah politik terbaru pemerintahan baru dalam membersihkan pemerintahan dari pengaruh mantan Perdana Menteri Viktor Orban.

Mengutip laporan Al Jazeera, keputusan ini disahkan dengan hasil mutlak, dimana 139 suara mendukung dan hanya enam menolak, pada pemungutan suara Senin lalu. Perubahan ini akan segera mengakhiri masa jabatan Sulyok dan membuka jalan bagi pemilihan kepala negara yang baru.

Reformasi Total Pasca Pemilu

Pergeseran politik ini terjadi setelah partai yang memenangkan pemilu April lalu, Partai Tisza pimpinan Perdana Menteri Peter Magyar, berhasil menggulingkan dominasi 16 tahun Partai Fidesz pimpinan Orban.

Sejak kemenangan besar tersebut, PM Peter Magyar segera meluncurkan program reformasi yang agresif. Amendemen konstitusi yang mengarah pada pemecatan presiden menjadi salah satu reformasi yang disahkan. Program reformasi yang diperkenalkan juga termasuk reformasi yudisial, batasan masa jabatan anggota parlemen, serta pembentukan badan khusus untuk mengusut dugaan korupsi pada masa pemerintahan sebelumnya.

Perlawanan Sang Presiden

Sulyok diberi lima hari untuk menandatangani perubahan konstitusi tersebut. PM Peter Magyar menegaskan bahwa tidak akan ragu untuk meluncurkan proses pemakzulan jika tenggat waktu tersebut diabaikan.

Sebagai bentuk perlawanan, Sulyok dan anggota parlemen dari Partai Fidesz memboikot sidang parlemen pada hari yang sama. Meskipun demikian, hal ini tidak mengurangi langkah-langkah pemerintahan baru dalam membangun kekuasaan mereka.

Perubahan konstitusi ini dinilai krusial bagi pemerintahan baru guna mencegah terjadinya kebuntuan politik di masa depan. Meskipun jabatan presiden cenderung bersifat simbolis, namun memiliki wewenang yang signifikan dalam menyetujui undang-undang di negara tersebut.

Source link